4 Modus Tindakan Pelaku Kejahatan Perbankan

  • Whatsapp

ArahKata – Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah bank sentral. Bank sentral di tiap Negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir di setiap provinsi. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan disuatu Negara secara luas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Di Indonesia tugas Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering juga disebut bank to bank dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan disektor apa pun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sector lembaga keuangan termasuk bank. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali kemasyarakat benar-benar efektif pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan. peranan lain dari bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang terutama uang kartal (kertas dan logam) di mana bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredardan suku bungan dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Disamping itu, hubungan bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri.

Visi

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets.

Misi

Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.

Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.

Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.

Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.

Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

Menyikapi peran Bank sebagai tempat penyimpanan uang nasabah baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang ada di Indonesia tidak terlepas dari perbuatan oknum yang berindikasi kepada hukum pidana dalam rangka mencari keuntungan sendiri maupun kelompok dengan jalan memanipulasi uang nasabah.

Untuk itu Gerai Hukum menyikapi permasalahan empat (4) Modus Tindakan Pelaku Kejahatan Perbankan. Gerai Hukum Art & Rekan berpendapat bahwa ada 4 modus yang paling banyak dilakukan oleh para pelaku atau oknum kejahatan financial dalam menjalankan aksinya. Keempat modus tersebut kiranya dapat menjadi acuan buat institusi baik itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain untuk melakukan penyidikan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki selain juga oleh kepolisian.

Modus operandi yang paling favorit terkait penyimpangan di bidang perbankan, di antaranya adalah.

  1. Kredit fiktif
  2. Pengambil alihan kas bank untuk kepentingan pribadi
  3. Penempatan dana yang tidak sesuai
  4. Catatan pengeluaran yang tidak sesuai dengan operasional perbankan yang sebenarnya.

Untuk mengatasi kejahatan perbankan tersebut sangat dibutuhkan peran OJK tak bisa dilepaskan dari sejarahnya, dimana semula peran sebagai regulator dan pengawas perbankan sebelumnya ada ditangan Bank Indonesia (BI).

Regulator dan pengawas pasar modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan juga Perusahaan Penjaminan menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2011 melahirkan suatu lembaga yaitu OJK untuk menghendel kedua peran tersebut. Ruang lingkup Financial Crime tidak lepas dari tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana sector jasa keuangan dan juga tindak pidana pencucian uang.

Berdasar pasal 49 UU No. 21 Tahun 2021 diatur juga, bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negera RI, OJK diberi kewenangan khusus sebagai penyidik bersama Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak pada Kemenkeu dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nasional (BPKP).

Mampukah perbankan mempersempit ruang lingkup pelaku atau oknum yang memanipulasi untuk nasabah agar jangan disalah gunakan yang bertujuan untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri atau kelompok.[eddy].

Pos terkait