Ahok Harus Mundur dari PDI Perjuangan Jika Jadi Bos BUMN

  • Whatsapp

Jakarta, Arahkata – Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak mempersoalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang bakal menduduki posisi di salah satu BUMN strategis.

“Kalau BUMN dari profesional itu kan biasa. Kalau BUMN terutama posisi komisaris kan kemarin juga banyak dari tokoh masyarakat. Jadi itu bukan suatu yang aneh,” kata Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Bacaan Lainnya

Kendati demikian, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu berharap agar Ahok mengundurkan diri dari partai politik agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ahok saat ini tercatat sebagai salah satu kader PDI Perjuangan.

“Nah, kan biasanya kalau sudah duduk, kader-kader itu akan mengundurkan diri dari parpol seperti ada beberapa tokoh Golkar jadi komisaris dan di saat bersamaan mereka mundur dari DPP,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengaku mendapat penjelasan soal aturan direksi BUMN tidak boleh berstatus sebagai kader partai dari Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat. .

Menurut Djarot, kata Eriko, yang harus mundur jika menjadi direksi BUMN adalah pengurus partai.

“Tapi kalau sebagai anggota biasa ya ini yang harus kita lihat aturan seperti apa. Tapi kalau memang (mundur) itu harus dilakukan kami tentunya kami mendukung,” kata Eriko di Gedung DPR, Senayan, Kamis (14/11).

Eriko mengatakan PDIP pada dasarnya bangga apabila Ahok nantinya terpilih menjadi salah satu direksi di BUMN. Namun hingga kini, dia mengaku belum mendapat informasi BUMN mana yang bakal diduduki Ahok nantinya.

“Artinya kader kami yang memang baik, yang sudah menunjukan kinerja yang baik diberikan juga penghargaan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan harus ada pertimbangan integritas dan moral untuk menunjuk seseorang menduduki posisi di lembaga negara. Menurutnya, penunjukan seseorang tidak boleh berdasarkan faktor kedekatan.

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi kabar Ahok bakal mengelola BUMN strategis. Meski tak menyebut nama Ahok, Syarief menyinggung soal status narapidana.

“Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan,” kata Syarief pada kesempatan lain.

Syarief mengatakan, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sosok pemerintahan. Faktor integritas disebut perlu menjadi pertimbangan penting.

Pos terkait