Aktivitas Tambang Pasir Besi Ilegal di Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB Resahkan Masyarakat

  • Whatsapp

Bima, ArahKata – Terus bergulir kasus terkait tambang pasir besi di kecamatan Wera kabupaten Bima NTB yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, diketahui bahwa keberadaan tambang pasir besi yang dikelola oleh PT. Jagat Mahesa Karya (JMK) sejak tahun 2004 sampai saat ini diduga belum memenuhi syarat dan izin yang jelas.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan  bahwa  bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bacaan Lainnya

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara  berkelanjutan.

Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum, ayat 41 berfirman, “Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Selaku Aktivis Mahyudin menolak aktivitas tambang pasir ilegal bahkan menurutnya, “izin Usaha Pertambangan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan juga keberadaan tambang ilegal ini merusak lingkungan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mahyudin menambahkan, sudah ada beberapa dampak lingkungan yang terjadi akibat keberadaan tambang pasir besi tersebut, antara lain banyaknya infrastruktur yang rusak akibat pengikisan air laut disebabkan karena aktivitas pengerokan pasir besi di dasar laut dan itu terjadi di jalan lintas kecamatan Ambalawi-wera, gunung Sangiang api terus mengeluarkan abu vulkanik puluhan kali setiap hari dan kami menduga karena jarak penambangan yang cukup dekat sehingga terjadi hal yang demikian.

Mahyudin menyebutkan, Hj.Inda Dhamayanti Putri sebagai Bupati Bima memiliki tanggung jawab atas beberapa ketimpangan yang diterima oleh masyarakat akibat keberadaan tambang tersebut.

“Inilah yang kami sayangkan dan kami tolak keberadaan tambang pasir besi yang terindikasi ilegal tersebut,” tukas Mahyudin mengakhiri rilisnya pada Sabtu, (16/11/2019).

Pos terkait