Aparat Diminta Tegas Terhadap Pelaku Rasialis dan Ujaran Kebencian di Aceh

  • Whatsapp

Aparat penegak hukum diminta mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berdampak pada situasi nasional penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Banda Aceh, ArahKata — Forum Bhinneka Tunggal Ika (FBTI) Provinsi Aceh dan Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya ( AKSIRA ) Provinsi Aceh mengutuk keras pelaku ujaran kebencian di media sosial (Medsos) dengan nama akun Facebook Panglima Pidie.

Aparat penegak hukum diminta mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan tersebut agar tidak berdampak pada situasi nasional penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasalnya, akun Facebook atas nama Panglima Pidi, dalam postingannya Minggu (5/4/2020), secara tidak profesional mengkritik pelaksana tugas (PLT) Gubernur Provinsi Aceh atas himbauan terkait larangan mudik kepada Diaspora Aceh yang ada di wilayah terpapar COVID- 19 di Indonesia.

Akun Facebook atas nama Panglima Pidie itu memposting editan foto Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah dan menuliskan, “Bersepakat melarang, menahan orang Aceh pulang ke kampung sendiri. Gubernur Aceh bukan keturunan Aceh maknanya berani mengeluarkan kata-kata yang sangat miris,” tulis akun tersebut, disertai dengan kutipan kalimat kotor yang menghina PLT Gubernur Aceh asal Gayo itu

Menanggapi hal tersebut, Forum Bhinneka Tunggal Ika (FBTI) Aceh akhirnya angkat bicara dan mengutuk keras oknum pemilik akun Facebook, Panglima Pidie itu.

Ketua Forum FBTI Aceh, Teuku Sayed Mahdy menilai pemilik akun Facebook tersebut dengan sengaja menyebar ujaran kebencian di media sosial. Menurut Teuku Sayed Mahdy, jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas Gubernur Provinsi Aceh tidak sesuai harapan, kritiklah kebijakannya secara proporsional.

“Saya atas nama Forum Bhinneka Tunggal Ika Provinsi Aceh, mengutuk keras dan mendesak aparat kepolisian agar menangkap pemilik akun media sosial Facebook atas nama Panglima Pidie tersebut. Agar menjadi pembelajaran berbineka yang baik, tegasnya,” tegasnya Teuku Sayed Mahdy, kepada akuratnews, Minggu 5/4/2020 ,

Oleh karena itu, Teuku Sayed meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas agar hal tersebut tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Selama ini kita selalu saling menghargai perbedaan di Aceh, kita tidak mau karena penghinaan secara rasis atau berbau SARA ini justru membuat kerukunan di Aceh terganggu. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan agar masalah ini tidak berkepanjangan,” kata Sayed.

Senada dengan ketua Ketua Forum FBTI Aceh, sekretaris Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya ( AKSIRA ) Provinsi Aceh, Chaidir juga mengutuk keras oknum tersebut.

Chaidir yang merupakan putra asli tanah Gayo mengatakan bahwa akun Facebook atas nama Panglima Pidie tersebut, selain menghina PLT Gubernur Provinsi Aceh juga secara sengaja menghina suku Gayo.

Karena itu, Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA ) Provinsi dari dapil 4 yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah itu sangat menyayangkan sikap oknum tersebut, “Ini yang sangat disayangkan,” pungkas Chaidir.

Ujaran kebencian berbau SARA itu tidak pantas apalagi jika itu ditujukan kepada orang nomor satu di Provinsi Aceh “Seandainya ia mau memprotes PLT Gubernur Aceh, silahkan. Perlu diingat, meskipun PLT Gunernur Aceh berasal dari Gayo tetapi saat ini beliau adalah Gubernur di Provinsi Aceh, orang nomor satu Aceh,” papar Chaidir.

“Ujaran kebencian yang dilakukan sudah mengarah kepada rasis, dan ini sangat berbahaya. Untuk itu kami mengharapkan kepada pihak kepolisian agar segera membekuk dan menangkap pemilik akun tersebut agar masalah ini tidak melebar dan membesar,” tambahnya.

Saat ini, ujaran kebencian di medsos itu, ditanggapi secara serius oleh perwakilan masyarakat Gayo dengan melaporan akun Facebook Panglima Pidie ke Polda Aceh, Polres Aceh Tengah dan Polres Bener Meriah.

“Perwakilan masyarakat Gayo merespon serius hal tersebut, walau informasinya laporan mereka kepad pihak kepolisian ditolak. Terakhir, ada permohonan dari wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi ( DPRA ) Aceh Hendra Budian dari partai Golkar,” jelas Chaidir.

Terkait hal tersebut, Chaidir juga meminta agar anggota DPRA dapil 4 Provinsi Aceh untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Hendra Budian dari Partai Golkar, “Dapil 4 mengirim 6 orang perwakilan dari daerah pemilihan Takengon dan Bener Meriah yaitu Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PDIP dan PKS,” tegasnya.

Menurut putra asli tana Gayo itu, demi menghindari terjadinya konflik horizontal, yang menyebabkan perpecahan diantara tengah masyarakat Aceh, Dia meminta
Tim Cyber Crime dari aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus itu.

“Jangan sampai terjadi konflik horizontal antara masyarakat Aceh, untuk itulah kasus ini agar segera ditindak oleh aparat penegak hukum. Dengan cara menurunkan tim cyber,” ungkapnya.

Dia menambahkan, langkah tegas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam mengusut kasus tersebut sehingga tidak berdampak pada situasi nasional penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Negara saat ini sedang fokus terhadap pencegahan dan penanganan virus Covid-19. Jangan sampai fokus perhatian pemerintah pada penanganan COVID-19 ini terganggu oleh permasalahan akibat ujaran kebencian berbau SARA di Aceh,” tukasnya.

Penulis : Chaidir
Editor: Yohanes Marto.

Pos terkait