Berau Dari Bobrok Menuju Sempurna

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Di Jumpai Wartawan ArahKata.com, Selasa (14/07/2020) di salah satu bilangan di Jakarta, sosok pria dengan badan tegap dan tinggi badan 170 cm ini tak henti – hentinya menyuarakan aspirasinya sebagai Ketua Dewan Rakyat Dayak sebut saja Siswansyah nama yang disandangnya dan bergelar Ketua di Kabupaten Berau Profinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Lebih kurang empat (4) Tahun Siswansyah berjuang untuk kelayakan kehidupan masyarakat di Berau yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam perekonomian kehidupan di Berau. Ini akibat adanya penyalahguna anggaran yang berbau korupsi bagi Siswansyah kejahatan korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena baginya korupsi ibarat penyakit kanker yang mengerogoti sendi-sendi kehidupan.

Bacaan Lainnya

Wawancara khusus ini mengangkat empat tema yaitu; Pertama tentang Perekonomian Kerakyatan, Kedua tentang Pendidikan, Ketiga tentang Kesehatan, dan Keempat tentang Jelang Pilkada serempak 2020.

Berapa lama anda menyuarakan aspirasi untuk masyarakat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur ?

Kenapa saya harus selalu berteriak selama kurang lebih 4 tahun terkait kabupaten Berau yang saya anggap pemerintah daerah tidak adil dan pemerintah daerah kurang turun kelapangan melihat keadaan masyarakat nya baik itu yang di pedalaman maupun yang di pesisir maupun yang ada di dalam kota sebaliknya.

Bagaimana anda menilai Pemerintahan Daerah di Kabupaten Berau pada saat ini ?

Bicara APBD, WAD yang begitu besar di Berau sampai hari ini bicara inspratruktur, bicara pendidikan, bicara kesehatan menurut saya tidak maksimal. Berau setiap tahunnya mengeluarkan anggaran yang begitu besar tetapi tidak ada perubahan dari sektor manapun, pertama yang tinggal di tanah hulu di ajak untuk bercocok tanam dan berkebun mereka tidak ada lahan dan tidak ada tempat sementara warga yang tinggal di tanah hulupun kalau mau bekerja disuatu perusahaan sangat sulit, kenapa saya harus bicara seperti itu karena saya sudah turun kelapangan mengivestigasi dan kita sudah jumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat dan sama masyarakat sekalipun kita bicara duduk bersama-sama dan mereka menyampaikan keluh kesah mereka, ada beberapa kampung di Kecamatan Sega kampung Kunanmalina yang di himpit dua perusahaan kepala sawit jadi kampung itu ditengah-tengah mereka tidak ada satu orangpun yang kami lihat dan di atas pengakuan tokoh adat mereka tidak bisa bekerja di perusahaan sawit itu dan rata-rata mereka yang bekerja di perusahaan sawit tenaga dari luar, entah dari mana tenaga itu saya tidak kroscek pada waktu itu sementara pengakuan kepala adat bahwa pada umumnya yang bekerja di perusahaan sawit itu orang dari luar semua. Bicara konpensasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan sawit tersebut yang setiap bulan masuk kerekening atau di sebut dana CSR (konpensasi dari perusahaan sawit) itu nominalnya 1,5 juta sampai 2 juta perbulannya dan dana itupun diterima oleh masyarakat sering kali mangkrak atau telat diterima oleh yang berhak artinya masyarakat di situ, terus konpensasi yang dijanjikan oleh kepala adat untuk masyarakat dari pihak perusahaan kepada kepala adat itu sempat berjalan selama 3 kali saja semenjak perusahaan sawit itu berdiri sampai hari ini sekian tahun ini tidak pernah lagi terlialisasi artinya masyarakat di sana betul-betul merasa tertindas artinya bagaimana komitmennya awalnya perusahaan itu masuk di kampung itu, tadinya bagi masyarakat Kunanmalina sebagai mimpi indah untuk masyarakat tapi kenyataannya sampai hari ini berbalik menjadi mimpi buruk untuk warga Kunan Malina ini yang menurut saya sangat meliris hati, artinya kenapa saya harus melakukan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Berau yang saya lihat banyak aktifis, banyak orang-orang pintar di Berau kalau bicara luar biasa, bicara hukum luar biasa tapi tindakan itu tidak pernah ada yang mereka lakukan untuk mendahului kepentingan masyarakatnya, jadi saya memberanikan diri untuk menyuarakan kebenaran ini karena kalau bukan saya siapa lagi hari inipun sekian tahun saya menyuarakan terkait kelemahan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan penegak hukum yang khususnya di Kabupaten Berau saya meminta agar diperbaikilah kembalikan kami seperti semula jangan jadikan kami seekor binatang tapi jadikan kami seorang manusia dan kita semuanya sama dan tidak ada perbedaan di mata Tuhan, artinya kami mengingginkan kehidupan yang layak seperti mereka yang ada di kota jadi jangan buat kami berbeda.

Di sektor pendidikan apakah banyak kekurangan yang belum Pemda Kabupten Berau lakukan ?

Bicara pendidikan baik itu di tanah hulu maupun pesisir menurut saya Pemerintah Daerah harus lebih sigap dan lebih memperhatikan terkait kampung-kampung dan desa-desa yang masih tertinggal sampai saat ini, bicara pendidikan masih ada warga atau anak didik kita yang belajar di lapangan dan ironisnya mereka belajar di atas rumput lapangan sepak bola maka itu saya heran bicara Berau begitu besar Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) nya tapi masih ada anak didik kita yang masih belajar di atas rumput ini jelas sangat memalukan sekali artinya Pemerintah Daerah tidak berpikir sampai di situ, waktu kampamye para kandidat bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati mereka berjanji akan mensejahterakan dan memperhatikan masyarakat dari semua sektor dan mereka pada saat kampanye lambaian tangan mereka di atas, setelah terpilih lambaian tangan mereka di bawah, tapi saya optimis akan selalu memantau dan memperhatikan terkait semua apa yang dilakukan oleh Pemerinth Daerah, Dewan Rakyat Dayak (DRD) hadir sebagai lembaga kontrol untuk Pemerintah Daerah dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Berau.

 Bagaimana fasilitas kesehatan yang ada dan di bangun untuk masyarakat di Kabupaten Berau khususnya di kampung dan di desa ?

“Bicara kesehatan demikian juga banyaknya Postu-postu (Puskesmas) di bangun yang ada di Pesisir maupun yang ada di Rana Hulu sebagian ada postunya dan sebagian kampung tidak ada postunya, yang ada postupun itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dimana postu tersebut tidak berpenghuni dengan tidaknya ada pegawai dari Dinas Kesehatan yang hadir di postu itu untuk melayani masyarakatnya. Ini seakan-akan postu itu di bangun hanya untuk merauk satu keuntungan dan adanya kepentingan-kepentingan kontraktor untuk mendapatkan tender proyek postu itu, ini ada indikasi kerugian Negara postu di bangun memang ada fisiknya tapi tidak di fungsikan sebagaiaman mestinya, jelas ini ada sesuatu ini yang harus DRD telaah dan harus kita pelajari, pertanyakan, dan ini yang harus kita ungkap siapa-siapa saja pemain di balik tender proyek pengadaan postu ini. Kami meminta kepada para penegak hukum sigap untuk menegakan hukum sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku juga tidak adanya tebang pilih.

Bagaimana menurut anda tentang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serempak pada 20 Desember 2020 dan figur seperti apa yang anda inginkan?

“Kita mendukung dengan pengawalan yang ketat dari DRD dan bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada serempak 20 Desember 2020, saya menginginkan orang yang benar-benar anti korupsi, dan kami tidak mengingginkan para calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengiming-ngimingi masyarakat Kabupaten Berau dengan janji-janji dan cerita saja dan kami menginggingkan seorang pemimpin di Kabupaten Berau pemimpin yang bebas dari korupsi dan saya meminta kepada balon terpilih nanti untuk segera mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah(Perda) terkait masing-masing OTPD atau dinas-dinas terkait jadi mereka berpegangan pada Pergub atau Perda barang siapa yang melanggar akan kena saksinya, jadi jangan hanya menerbitkan perda-perda seperti perda miras, prostitusi, tempat-tempat karaoke dan pedagang kaki lima, jangan yang dibuat itu saja tetapi buatlah Pergub atau Perda bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah agar para pejabat pembuat komitmen merasa memiliki perda jadi barang siapa yang melanggar dan menyalahgunakan wewenang jabatanya maka dia akan kena sangsi hukum. Di sini kita melihat keadilan dan di pandang perlu bahwa pemerintah daerah itu bersih, tapi sepanjang ini pemerintah daerah tidak berani mengeluarkan perda tersebut, dan kalau ini tidak pernah di pikirkan dan di wujudkan maka korupsi akan terus terjadi di Berau, tapi sebaliknya kalau pemerintah daerah mau mengeluarkan pergub atau perda untuk mengikat ASN agar mereka bekerja lebih hati-hati dan bertutur kata hati-hati melakukan sesuatu hati, bertindak dan berbuat hati maka apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi, saran saya seperti itu.

Pesan yang akan anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau dan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini kepada Preiden Jokowi seperti apa ?

“Pesan saya pilihlah seorang pemimpin yang benar, bijak, adil, jujur dan amanah, pemimpin yang mengedepankan perekonomian kerakyatan, mari kita bangun kembali Kabupaten Berau yang bobrok mental menjadi Berau yang sempurna untuk kemaslahatan orang banyak dan khususnya untuk Kemaslahatan masyarakat Kabupaten Berau Kalimantan Timur, dan untuk bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan jajaranya saya mohon agar bapak Jokowi segera membentuk team investigasi dan untuk memkroscek ulang keberadaan Berau itu seperti apa yang sesungguhnya, bapak adalah Presiden kerakyatan yang selalu mengedepankan kepentingan Rakyat Indonesia.

Pos terkait