DRD Kaltim Minta Presiden Jokowi Bentuk Team Investigasi Untuk Berau

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Ketua Dewan Rakyat Dayak (DRD) Siswansyah menyampaikan aspirasi di depan media, Jum’at  10 Juli 2020, di Jakarta terkait permasalahan pelanggaran hukum dan korupsi yang merajalela di Kabupaten Berau Kalimantan Timur (Kaltim).

Diawali pertemuan dengan wartawan ArahKata.com Siswansyah memperlihatkan bukti-bukti pelanggaran hukum terkait korupsi yang terjadi di daerahnya. Ketua Dewan Rakyat Dayak (DRD) Kabupaten Berau, Kaltim memperlihatkan bukti bukti surat yang diajukan terkait adanya transparansi hukum yang jelas. Saat pertemuannya di Jakarta dengan wartawan ArahKata.com, 10 Juli 2020, sebelum membeberkan kasus korupsi ini Siswansyah meminta dan segera Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk team investigasi dan untuk memkroscek ulang keberadaan Berau itu seperti apa.

Tingginya tingkat korupsi di berbagai daerah memunculkan pemerhati aktivis untuk membantu masyarakat bawah supaya aspirasi wakil daerah benar-benar melaksanakan tujuan dari jabatannya, sesuai dengan koridor yang di tetapkan. Ini yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Terkait pelanggaran hukum yang selama ini di proses hilang bak di telan bumi. Salah satu bukti oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, adanya kasus Bantuan Sosial (Bansos) Dana Aspirasi diduga anggota DPR kabupaten Berau yaitu pada masa bhakti tahun 2009-2014 yang pada waktu itu adanya usulan terkait Yayasan Ash Shohwah untuk membangun sekolah Ash Shohwah, “Cetus Siswansyah Ketua DRD (Dewan Rakyat Dayak) DPP Kalimantan Timur.

“Fraksi PKS yang pada waktu itu terkait usulan membangun sekolah Ash Shohwah diketuk dan di setujui oleh anggota DPR Kabupaten Berau, dan alhasil tersalur Dana Bansos untuk Yayasan Ash Shohwah atas usulan fraksi PKS kasus itu bergulir, ” Ujar Siswansyah.

Yang pada akhirnya ada temuan dari pihak Kejaksaan bahwa Ketua Yayasan Ash Shohwah telah ditetapkan tersangka oleh kejari Berau pada tahun 2012 yang Ketuai Najamudin, ” tegasnya.

“Semenjak ditetapkannya tersangka oleh Kejari Berau Rudi Manurung pada tahun 2012 sampai hari ini tidak pernah terealisasi terkait tindakan hukum dan tersangka tidak pernah ditahan atau ditindak lanjuti hukumnya sampai hari ini, jadi kasus itu mengambang lalu ada juga pernyataan-pernyataan Bupati Berau Muharram bahwa kasus tersebut sudah di SP3 kan oleh Rudi Manurung mantan Kejari Berau, dengan itulah  kami hari ini menyurati Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb untuk mempertanyakan sejauh mana kasus tersebut di tindak lanjuti kami sebagai lembaga atau ormas ingin transparansi terkait hukum yang ada khususnya yang ada di Kabupaten Berau, “Ucap Sis.

“Dari perbuatab pelanggaran hukum kami minta kejelasan karena disitu ada unsur kerugian negara sebesar Rp. 2 Milyard (Dua Milliar Rupiah) dari Bansos tersebut, yang kami lihat dan yang kami publikasikan pada saat itu di Media Berau Pos Bahwa Ustadz Najamudin sudah ditetapkan tersangka oleh Kejari Berau pada waktu itu, sampai hari ini tidak ada proses hukum, bicara SP3 kami sebagai masyarakat  sampai saat ini belum pernah ada berita di media bahwa kasus itu di SP3 kan, Ini hanya pernyataan oleh Muharam bahwa kasus ini sudah di SP3 kan oleh Kejari Berau, “Cetus Siswansyah.

“Kami meminta kepada penegak hukum khususnya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengkroscek ulang kasus hukum ini agar kami bersama masyarakat hari ini tidak merasa dibodohi dengan aturan-aturan yang berlaku” pungkas Sis.

Adapun kasus-kasus yang lain, contohnya ada kasus lain yang kami surati tentang Korupsi Massal DPRD Kaltim itu masa bakti 1999-2009 ada Sembilan (9) tersangka dari Ketua DPRD Kaltim,  wakil 1 dan 2 dengan 6 orang anggota itu telah mereka ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim tahun  2006.

Terkait nomor register tersangka, nama-nama tersangka sudah kita cantumkan semua sampai hari ini tidak ada realisasinya untuk yang Pertama surat saya No 24/KPADEK/9/2019, saya pernah menyurati Kejagung terkait kasus Korupsi Massal di DPR Kaltim di anggaran 1999-2009 untuk surat yang ke 2 saya memakai nama pribadi lagi No 1/001/1/2019. itu kita surati secara pribadi sampai hari ini tidak ada balasan, ” Jelas Siswansyah.

“Kini saya menyurati kembali terkait kasus tersebut, Dewan Rakyat Dayak DPW Kalimantan Timur yang bertempat di Kabupaten Berau dan kami mempertanyakan kembali atas dasar-dasar apa kasus itu sampai saat ini tidak terpublikasikan kembali, kalau pun di SP3 kan harus di publikasikan dan tunjukan kepada masyarakat Kalimantan Timur bahwa kasus ini tidak ada temuan” ucapnya.

“Bagaimana pihak penyidik atau aparatur penegak hukum untuk memberitahu kepada masyarakat tentang kepastian bahwa ini harus dipublikasikan, kami sebagai masyarakat hari ini sudah capek artinya kami merasa dibodohi khususnya di Berau yang begitu besar APBD nya sampai hari ini pun pembangunan infrastruktur itu semrawut, bicara pendidikan semrawut , apalagi kesehatan jadi sangat eronis sekali Kabupaten Berau saat ini masuk Kabupaten ke-9 kekayaan yang kurang lebih 700 Milliar (Tujuh Ratus Milliar Rupiah) tetapi di Berau tidak ada satupun yang bisa ditampilkan”. Tandas Sis.

“Banyaknya lubang di jalan ada dimana-mana , rakyat hari ini tidak kolusif, artinya masyarakat Berau terpapah-papah bicara untuk bercocok tanam tidak ada, lapangan pekerjaan susah yang pekerja hanya dari luar Berau sementara untuk putra daerah dibatasi, kenapa orang-orang dari luar bisa dipekerjakan, artinya kami di daerah hari ini ruang gerak kami dipersempit dengan menindas rakyat yang ada di Berau. Saya meminta Pemerintah Pusat  khususnya bapak Presiden Jokowi untuk segera membentuk team investigasi dan untuk memkroscek ulang keberadaan Berau itu seperti apa,” Pungkasnya.

Menindak lanjuti laporan yang di mohonkan oleh Ketua  Dewan Rakyat Dayak (DRD) Siswansyah dan khususnya masyarakat Dayak di Kabupaten Berau Kalimantan Timur pemerintah pusat akan segera membentuk team investigasi secepat mungkin.

Pos terkait