Harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Satgas  dan Pemda Harus Diperbaiki

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di DKI Jakarta diwarnai silang pendapat antara pejabat pusat dan Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Kedua pihak harus memperbaiki komunikasi.

Seharusnya penerapan PSBB itu tidak menjadi masalah. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyatakan selalu berkonsultasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan bagian pemerintah pusat.

“Sering terlihat dari beberapa statement yang dikeluarkan pemprov dan pemerintah pusat ada ketidaksinkronan kebijakan. Harmonisasi antara pemerintah pusat, satgas, dan pemda harus diperbaiki,” ujarnya Mardani Ali Sera, Rabu (16/9/2020).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengungkapkan masyarakat sudah lelah melihat silang pendapat yang kerap terjadi. “Padahal, Pemprov DKI selalu koordinasi ke pemerintah pusat melalui satgas dan ini turut diakui Pak Doni (Kasatgas). Kecuali pemerintah pusat tidak mengakui satgas sebagai lembaga formal,” sindirnya.

Penambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta cukup signifikan dalam 14 hari terakhir. Pada 15 September 2020, ada 1.076 kasus baru sehingga total menjadi 56.175 orang. Situasi ini tentu membutuhkan penanganan yang lebih agresif lagi untuk meredam penularan virus Sars Cov-II.

“Pelajaran lain yang bisa diambil, pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan yang tegas. Terlebih, apabila itu menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat,” tuturnya.

Mardani menegaskan ekonomi dapat dihidupkan kembali. Akan tetapi, nyawa yang hilang tidak akan dapat dibeli dengan biaya berapapun.

“Pemerintah mestinya menjadi sosok yang sayang dan peduli terhadap keselamatan masyarakat. tidak hanya berpikir untung rugi seperti pengusaha,” pungkasnya. (SR)

Pos terkait