Islam Sejahterakan Guru

  • Whatsapp

ArahKata.com – Para guru melalui Forum Komunikasi Guru SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) mengeluhkan penghentian tunjangan profesi. Tunjangan profesi yang dihentikan ini tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam aturan tersebut, di Pasal 6 tercantum bahwa tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).

Bacaan Lainnya

SPK sendiri merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (kompas.tv,19/7/20).

“Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 merugikan sejumlah pihak, yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus korona,” kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dalam pernyataan tertulis (MediaIndonesia.com,20/7/20).

Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya.

Dana BOS dipotong dari semula Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun, lalu bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun. Di sisi lain, anggaran Kemdikbud yang lebih dari Rp70,7 triliun tidak banyak berubah. (Media Indonesia.com,20/7/20).

Keluhan guru-guru terhadap pemotongan tunjangan merupakan hal wajar. Karena mereka juga bagian dari masyarakat yang tentu membutuhkan banyak biaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih dimasa pandemi. Kebutuhan yang terus merangkak naik menjadi beban bagi guru-guru. Terkadang guru juga sering membantu murid yang tidak mampu serta sering membeli kuota bagi murid dalam pembelajaran daring. Mengingat sudah berjalan beberapa bulan pembelajaran daring.

Seharusnya anggaran pada bidang lain yang kurang bermanfaat dapat dialihkan anggarannya. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim, menyatakan bahwa Kami lebih cenderung agar anggaran-anggaran tak bermanfaat dan tak mengubah keadaan yang ada di Kemendikbud itu yang dialihkan untuk Covid-19, anggaran peningkatan kompetensi guru di Dirjen GTK Kemendikbud tak banyak bermanfaat seperti anggaran organisasi penggerak yang lebih dari setengah triliun dan anggaran lain terkait peningkatan kompetensi guru oleh Kemendikbud dialihkan saja untuk Covid-19,” (mediaindonesia.com,20/7/20).

Dihapusnya tunjangan guru menunjukkan pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan kesejahteraan guru. Sehingga saat ini, banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan. Sehingga tugas sebagai guru ada yang terabaikan karena mencari uang tambahan.

Guru Sejahtera Dalam Islam

Kondisi guru yang tidak sejahtera tidak dijumpai di dalam Islam. Hal ini karena negara Islam sangat memperhatikan kesejahteraan guru. Ini jelas terlihat dari fakta sejarah bahwa guru pada masa kepemimpinan Islam di gaji dengan sangat tinggi.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, guru di gaji sebesar 15 dinar (1 Dinar setara 4,25 gram emas) jika dikonversikan nilai rupiah maka gaji guru kurang lebih 63.000.000.

Belum lagi jika seorang guru menghasilkan karya tulis, maka tentu akan dihargai tinggi ilmunya. MasyaAllah, sangat besar penghargaan Islam terhadap ilmu dan para ilmuan termasuk guru.

Hal ini tentu, tidak menyulitkan negara untuk membiayai kebutuhan guru. Karena negara memiliki kas negara khusus bagian pendidikan. Kepala negara (khalifah) bertanggung jawab dengan membentuk Diwan mashalihun naas (semacam departemen) bidang pendidikan. Melalui lembaga ini, segala keperluan pendidikan diurus.

Dalam hal ini terlihat bahwa negara sangat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan guru dan pendidikan. Sehingga tidak dijumpai guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Nasib guru sangat sejahtera di dalam islam, jauh sekali dengan guru saat ini, jauh dari kata sejahtera bahkan guru hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya saja, konon lagi jika tunjangan di potong. Wallahu ‘alam bishawab

Pos terkait