Komisi Yudisial Harus Tegas Dalam Memberikan Sanksi Kepada Hakim Pelanggar KEPPH

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, di antaranya, Menjaga dan menengakkan kehormatan, leluhur martabat, serta perilaku hakim, Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Makamah Agung (MA), Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Jelas dalam clousulnya Komisi Yudisial (KY) lebih cenderung mempersoalkan soal perilaku hakim di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Tufoksi) dalam suatu prose persidangan, dimana seorang hakim harus menuruti dan mematuhi apa yang di maklumatkan oleh KY.

Seiring seorang hakim menjalankan tufoksinya dengan baik maka teguran dan sanksi dari KY tidak akan menjatuhkan kepada hakim tersebut, namun sebaliknya apabila seorang hakim dengan sengaja atau tidak melanggar dalam atributnya maka teguran dan sanksi akan di jatuhkan kepada hakim itu.

Sidang kelima (5) dengan Perkara Nomor 013880.99/2019/PP dan 013962.99/2019/PP yang periksa dan diadili oleh Majelis XVA yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dr Triyono Martanto, SH, MH, SE, Ak, MM, MHum, CA. dan Hakim Anggota masing-masing Redno Sri Rezeki, SE, MAFIS dan Anwar Syahdat, SH, ME. Pada hari Senin,(6/07/2020) Pengadilan Pajak menyidangkan perkara antara PT Mitra Abadi Pratama selaku Penggugat melawan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Sementara itu penggugat diwakili oleh para kuasa hukum yang tergabung pada Kantor Rey & Co Jakarta Attorneys at Law yang diwakili oleh Alessandro Rey, SH., MH., MKn., BSC., MBA., LUTCF, LUF, FSS, CPM, CLA, IPC, CRA, CTA, CLI, CTL, CCL., Kartika Sari Putri, SH, MH., dan Lukman Wicaksono, SH.

Ditemui, Kamis 23/07/2020 kuasa hukum penggugat Alessandro Rey, SH., MH., MKn di Kantor Rey & Co Jakarta Attorneys at Law di Wisma Bayuadji Lantai 2 Suite 205, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, Rey mengatakan pada wartawan arahKata.com.

Sidang kelima (5) Senin (6/07/2020) Pengadilan Pajak mengelar sidang antara PT Mitra Abadi Pratama selaku Penggugat dan Dirjen Pajak sebagai tergugat.

“Rey menilai DirJen Pajak diduga melakukan pelanggaran dalam penerbitan SKPKB dimana pemeriksaan pajak lapangan atas PT. Mitra Abadi Pratama tersebut dilakukan dalam jangka waktu 9 bulan 8 hari padahal dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pemeriksaan Lapangan paling lama 6 bulan dan jika memang pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang paling lama 2 bulan sehingga seluruhnya menjadi selambat-lambatnya 8 bulan. Dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Direktur Jenderal Pajak diduga melanggar peraturan yang berlaku karena masa pajak di STP tersebut ditulis dengan masa pajak Januari-Desember 2016 padahal sudah jelas format untuk pengisian STP harus sesuai dalam Lampiran halaman 49 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2018 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Nota Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak, misalnya masa pajak bulan Maret Tahun Pajak 2017 maka harus ditulis Maret 2017, paparnya.

“Adapun agenda dalam persidangan kelima (5) tersebut adalah Penggugat akan menjelaskan mengenai kronologis Perkara hingga pengajuan Gugatan yang belum melewati jangka waktu pengajuan gugatan karena keadaan diluar kekuasaan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, namun Persidangan ditunda setelah kuasa hukum penggugat merasa keberatan dengan warna kerudung salah satu Hakim Anggota yang berwarna merah muda karena melanggar hukum acara sebagaimana Ketentuan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016 Tanggal 19 Desember 2016. Adapun Hakim Anggota dalam Majelis XVA yang menggunakan kerudung tersebut adalah Sdri. Redno Sri Rezeki, SE, MAFIS, Pungkasnya.

“Majelis yang terhormat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016 Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memakai bawahan berwarna gelap, dan bagi Hakim wanita yang berkerudung/berjilbab menggunakan kerudung warna putih oleh karena itu kami keberatan jika persidangan ini tetap dilanjutkan”, Ungkap Rey

“Bahwa karena hukum acara di Pengadilan Pajak tidak di jalankan sebagaimana mestinya maka dari itu kami keberatan jika persidangan ini tetap dilanjutkan”, Jelas Rey

Sebelumnya Hakim Ketua menanyakan apakah persidangan tersebut di cukupkan saja namun setelah Hakim ketua menanyakan masing-masing Hakim Anggota akhirnya sidang tersebut ditunda dan akan dilanjutkan sidang keenam (6) Senin, 13 Juli 2020.

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang berwenang menanggani perilaku hakim harus memberikan teguran atau sanksi seperti yang tertulis dalam kewenangan KEPPH sehingga tidak ada lagi hakim yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan preseden buruk di mata masyarakat. (Eddy)

Pos terkait