Korindo Group Tak Terbukti dalam Kematian Warga Boven Digoel

  • Whatsapp
Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, Frits Ramandey (Kanan)

Jakarta, ArahKata – Mei 2020 lalu, eks pegawai PT.Tunas Sawa Erma (TSE) bernama Marius Betere (40) di Asiki, Boven Digoel, Papua tewas setelah diduga dianiaya polisi di areal PT. TSE. Atas kasus ini, pihak keluarga dan sejumlah LSM meminta Komnas HAM Perwakilan Papua mengusut perkara.

Komnas HAM Papua akhirnya melakukan investigasi dan rekontruksi di TKP. Hasil investigasi, Komnas HAM menandaskan jika Korindo Grup tak memiliki keterlibatan atas kasus kematian Marius tersebut apalagi melakukan pelanggaran HAM.

Bacaan Lainnya

“Kami tidak menemukan adanya perbuatan pelanggaran HAM oleh perusahaan. Perbuatan pelanggaran itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Kami sudah lakukan investigasi dan rekontruksi. Pada temuan kami yang keempat berdasarkan keterangan pelaku dan saksi, saksi termasuk istri korban, bersama-sama dengan pelaku. Kedua saksi satpam disitu dan dari RS.” ” ujar Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, Frits Ramandey, Kamis (9/7/2020).

Frits menambahkan, namun dalam visum yang pihaknya terima, tidak menemukan adanya kekerasan dipukul oleh oknum polisi.

“Tapi kami menemukan bahwa dari kesaksian, dia mengalami beberapa penganiayaan oleh polisi. Kami juga tidak melihat kondisi mayat secara langsung. Hanya dalam hasil visum yang kami dapatkan di poin 5 kami menyampaikan begitu.” tambah Frits.

Sebelumnya diketahui, Komnas HAM menemukan pangkal penyebab kemarahan Marius Betera saat itu. Menurut Komnas HAM hal itu dikarenakan Marius merasa tidak terima atas penggusuran tanaman pisang miliknya.

Sebagai bentuk protes Marius Betera mendatangi Pospol Camp 19 untuk melapor namun tidak bertemu Kapospol. Puncak kemarahan Marius Betera terjadi pada saat mengalami tindakan kekerasan dari oknum anggota Polisi dengan inisial MY.

MY diketahui oknum anggota polri berpangkat Brigpol. Saat ini MY telah diamankan di Mapolres Boven Digoel guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kendati demikian, Komnas HAM  merekomendasikan meminta Kapolda Papua melakukan proses penegakkan hukum bagi oknum anggota polisi yang melakukan kekerasan kepada warga sipil di Camp 19, Asiki, Boven Digoel.

Meminta Kapolda Papua untuk meninjau kembali keberadaan Pos-pos Polisi dan meminta Kapolres Boven Digoel melakukan kontrol dan pembinaan secara periodik bagi anggota polisi yang ditempatkan di areal perusahaan, agar bertindak sesuai protap dan menjunjung tinggi profesionalitas sesuai dengan nilai-nilai dasar dan prinsip HAM.

“Dalam kaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya perlu dilakukan pertemuan antar stakeholder yakni Pemda Boven Digoel, Pemda Merauke dan semua perusahaan yang berinvestasi di sana bersama Komnas HAM untuk memastikan pemenuhan hak-hak ekosob bagi pemilik hak ulayat,” tutup Frits.

Pos terkait