Kuasa Hukum Polres Jakarta Pusat Tolak Dalil Pemohon

  • Whatsapp

Jakarta, arahkata.com – Keputusan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik oleh Polres Jakarta Pusat dibawa ke sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Sidang dengan termohon adalah Kepolisian Republik Indonesia cq Kapolri cq Kapolda Metro Jaya cq Kapolres Jakarta Pusat dan pemohonnya adalah Matheus Mangentang tersebut tercatat dalam nomor perkara 16/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst

Dalam sidang dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon tersebut, Bidang Hukum Polda Metro Jaya (PMJ), Kombes Pol, Hengki, Sik,. MH menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon.

Selain hal-hal yang diakui kebenarannya, Hengki mengatakan tidak akan menanggapi seluruh dalil pemohon yang dituangkan dalam permohonannya.

“Akan tetapi hanya menanggapi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penghentian penyidikan,” tegasnya, Selasa (19/11/19).

Masih pada hari yang sama, melalui Kuasa Hukum Pemohon yakni Anthonny Wiebisono diketahui bahwa gugatan tersebut dilakukan karena SP3 diterbitkan tanpa melibatkan pemohon sebagai korban.

Menurutnya hasil pemberitahuan perkembangan penyidikan pada 18 September 2019 di ruang gelar Satuan Reskrim Polres Jakpus dilakukan secara sepihak.

“Sangat diragukan hasil gelar perkara secara profesional, transparan dan objektif,” kata Anthonny.

Lanjutnya, surat ketetapan Kapolres Metropolitan Jakpus bernomor S. Tap/181/S.7/X/2019/ Restro. Jakpus tanggal 16 Oktober 2019 dengan alasan tidak cukup bukti tersebut diketahui pemohon dari keluarga pada 19 Oktober 2019.

Pos terkait