Mensos Apresiasi PROGRES 5.0 Sebagai Branding Rehabilitasi Sosial Lanjut

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk Rehabilitasi Sosial, adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat.

Menteri Sosial Juliari P Batubara setuju durasi tinggal penerima manfaat (PM) di dalam balai harus dibatasi waktunya, tidak bisa bertahun-tahun. “Cukuplah bagi kita pelajaran dari kasus balai/loka Rehabsos Wyata Guna Bandung. Saya mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif PROGRES 5.0 yang kini membatasi waktu maksimal 6 (enam) bulan, layanan rehabnya tingkat lanjut. Kemudian juga sisi standarnya akan dinaikkan setingkat internasional,” kata Mensos di ruang kerjanya, Rabu (29/1/2020).

Mensos menekankan, kebijakan transformasi panti milik Kementerian Sosial menjadi balai/loka Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bagi Mensos, kebijakan ini sama sekali tidak untuk merugikan PPKS.

Mensos Juliari menjelaskan, Permensos Nomor 16-20 tahun 2018 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT Rehabsos lima kluster PPKS (Korban Napza, Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia dan Tuna Sosial-Korban Perdagangan Orang) merupakan respons atas kebijakan Kemensos untuk memperkuat kebijakan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Mensos mengapresiasi PROGRES 5.0 sebagai branding rehabilitasi sosial lanjut. Istilah ini cukup mudah diingat. “Tapi saya berpesan, tolong segera konkretkan semua inisiatif yang baik ini,” kata Mensos. Perubahan dari panti menjadi Balai/Loka tidak boleh dibiarkan terlalu lama sekadar perubahan plang nama.

“Segera tulis dalam bentuk regulasi, dalam rencana strategis 2020-2024, rencana kerja tahunan, dan dikawal dalam dokumen-dokumen resmi lainnya agar PROGRES 5.0 benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan konsepsi idealnya,” katanya. (SR)

Pos terkait