Menyelusuri Berau, Membidik Korupsi

  • Whatsapp
Siswansyah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Rakyat Dayak (DPW DRD) Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Berau, ArahKata – Tanjung Redeb sebagai Ibu kota Kabupaten Berau Kalimantan Timur memiliki banyak nilai sejarah dan budaya serta kekayaan alam. Perancangan ini adalah mendesain wadah Museum Sejarah Kabupaten Berau diTanjung Redeb dengan Pendekatan Arsitektur Modern yang dapat memenuhi berbagai aspek di dalam desainnya, sehingga dapat menunjang kegiatan pelestarian, edukasi, penelitian dan rekreasi serta historial secara optimal sehingga menjadi monumen, sehingga masyarakat dapat menjiwai dan pada akhirnya akan menjadi kebanggaan masyarakat yang memiliki identitas daerah. Pendekatan arsirtektur modern diterapkan pada fasad serta fasilitas-fasilas yang dapat menjadi menunjang serta menjadi icon atau landmark Kabupaten Berau. Begitu makmurnya Berau yang menawan membuat terpesona mata yang memandangnya.

Namun dibalik keindahan yang Ilahi berikan telah dikotori oleh oknum-oknum yang mencari kekayaan pribadi maupun golongan, rakyat atau masyarakat belum bisa menikmati hasil dari kekayaan alam Berau yang menjanjikan kehidupan yang lebih layak sehingga kemiskinan telah mewadah dilapisan masyarakat kebawah.Lalu sampai kapan cerita derita masyarakat ini akan berakhir ? adakah pemimpinan yang benar-benar amanah untuk Berau ?

Bacaan Lainnya

Sekelumit peristiwa-peristiwa dan beberapa tindak pidana korupsi di Berau yang terangkum dalam pemberitaan dimedia nasional. Pada 8 April 2006 Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim yang sebelumnya berjanji akan mengungkap terus dugaan kasus korupsi berjamaah di DPRD Kaltim dan mahasiswa berdemo menuntut penutasan kasus korupsi berjamaah terebut sehingga Kejati mengeluarkan tiga (3) surat perintah penyidikan kepada dewan periode 1999-2004. , Jum’at mengenai perkembangan terakhir dugaan korupsi di DPRD Kaltim.

Hal ini di katakan Kapuspenkum Kejati Kaltim, Syakhroni di Samarinda seperti dikutip oleh Merdeka.com. Dia mengatakan bahwa enam(6)  tersangka baru tersebut adalah HA, AH, AT, AS, HO, dan IM dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian tim Kejati Kaltim.

Perbuatan tindak pidana korupsi seperti, korupsi berjamaah enam (6) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (16/2) pemeriksaan terkait kelanjutan pengusutan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim senilai Rp. 96 Miliar (Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah).

Dari 6 anggota DPRD yang diperiksa dan berinisial diketahui  dua (2) orang bernama Chairul Fuad dan Andi Harun sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, dan yang lainnya anggota DPRD yaitu Ipong Muchlisoni, Herlan Agussalim, dan Abdul Hamid. Sementara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksan Tinggi (Kajati) adalah Chairul Fuad yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Usai berkunjung ke Sekretariat Presiden di Jakarta, 13 Juli 2020 Siswansyah mengatakan pada awak media.

“Bagaimana pihak penyidik atau aparatur penegak hukum untuk memberitahu kepada masyarakat tentang kepastian bahwa ini harus dipublikasikan agar pemerintah pusat dapat melihat sendiri apa yang terjadi disana, kami sebagai masyarakat hari ini sudah capek artinya kami merasa dibodohi khususnya di Berau yang begitu besar APBD nya sampai hari ini pun pembangunan infrastruktur itu semrawut, bicara pendidikan semrawut, apalagi bicara kesehatan jadi sangat eronis sekali Kabupaten Berau saat ini masuk Kabupaten ke-9 kekayaan yang kurang lebih 700 Milliar (Tujuh Ratus Milliar Rupiah) tetapi di Berau tidak ada satupun yang bisa ditampilkan” tandasnya

“Banyaknya lubang di jalan ada dimana-mana , rakyat hari ini tidak kolusif, artinya masyarakat Berau terpapah-papah bicara untuk bercocok tanam tidak ada, lapangan pekerjaan susah yang pekerja hanya dari luar Berau sementara untuk putra daerah dibatasi, kenapa orang-orang dari luar bisa dipekerjakan, artinya kami di daerah hari ini ruang gerak kami dipersempit dengan menindas rakyat yang ada di Berau. Saya meminta Pemerintah Pusat  khususnya bapak Presiden Jokowi untuk segera membentuk team investigasi dan untuk memkroscek ulang keberadaan Berau itu seperti apa,” Pungkas Sis.

Ditambahkan Sis,” ini perlu di kuak kembali persoalan hukum yang terjadi di Berau di mana para penguasa bermain dengan hukum mempertontonkan kebobrokan mereka di mata masyarakat Berau dengan jalan korupsi berjamaah dan ironisnya kenapa hal ini hanya sampai pada tingkat kejaksaan saja di mana Komisi Pemeberantas Korupsi (KPK) lembaga anti rasua seolah-olah tidak tahu peristiwa pelanggaran hukum berat yang terjadi di Berau, dan selama APBD Berau selalu di salahgunakan maka mereka-mereka akan berhadapan dengan saya sebagai Ketua Dewan Rakyat Dayak dan khususnya berhadapan dengan masyarakat dayak di sana,”imbuhnya.[

Pos terkait