Merasa Tak Adil, BMPTVSI akan Upaya Hukum dan Uji Materi

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Indonesia (BMPTVSI) menyesali tindakan yang dilakukan oknum yang berada dalam pembangunan kampus UI-3 dengan mencabut tanpa ijin plang PTUN dengan nomor gugatan 137 di lingkungan kerja PT Brantas.

Perbuatan ini, menurut panglima BMPTVSI Arifin Dolok Silalahi adalah gambaran dari pelemahan hukum bagi rakyat. Pasalnya, kata Dia, ini sebagai penghinaan bagi penegakan hukum dan penyelenggara hukum.

“Inikan masih dalam proses hukum yang sedang berjalan. Siapapun tidak boleh dilemahkan masalah hukum, baik rakyat atau pihak manapun. Itu plang pengadilan, jadi sama-sama harus bertanggungjawab dan menghormati hukum,” tegas Arifin kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).

Arifin mencontohkan, seorang pemulung pun bila sedang lewat dan melihat seseorang mencabut plang PTUN atau pengadilan dan merekam dengan video. Itu melanggar hukum dan bisa ditangkap. “Itu seorang pemulung ya bukan pihak lain yang berkepentingan. Jadi taa hukumlah,” katanya.

Sang Panglima inipun mengakui dàlam persoalan hukum pihaknya memang kalah. Namun demikian, dirinya meminta persoalan ini harus adil, inikan negara berdaulat dan semua disini adalah rakyat Indonesia yang taat hukum. “Makanya kita digusur kita terima. Gentelman menghadapi ini semua. Tapi kami minta yang adil walaupun dari segi hukumnya kami kalah. Tp yang adil gitu loh,” cetus Arifin.

Oleh karenanya, BMPTVSI akan upayakan hukum dan mencoba untuk uji materi soal peraturan-peraturan yang diterbitkan, karena mengingat semua warga tinggal cukup lama sampai 20-30 tahun dan tanpa disosialisasikan terlebih dahulu, rumah warga digusur begitu saja. “Jadi kami akan upayakan hukum dan uji materi itu. Ini hak kami kan. Dan ada wakil kami juga di DPR, kami nanti akan berbicara juga,” katanya.

“Ini yang kami harus tahu secara jelas atau transparan dan seadil-adilnya,” tambahnya.

Diketahui, warga didalam BMPTVSI tidak merasa keberatan atas pembangunan yang dilakukan oleh PT Brantas. Semua warga, kata Arifin yang mewakili warga, sangat mendukung pembangunan itu. Namun, warga yang berada di blok F tidak ada dari pihak negosiator untuk mensosialisaikan akan pembangunan yang direncanakan.

“Ya tahu-tahu kami digusur saja begitu. Tanpa ada sosialisasi atau SP1, SP2 dan seterusnya. Tidak transparan serta tidak adil yang dilakukan pihak negosiator. Ini dzolim namanya,” tandasnya. (SR)

Pos terkait