oleh

PDIP Miliki Hak PAW Sesuai Hukum yang Berlaku

Jakarta, ArahKata – Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, surat-surat terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) yang masuk di DPR adalah orang-orang yang sudah dilantik, namun mendapat penugasan lain dari partainya.

“Jadi hal-hal yang tidak ada dalam surat masuk terkait akan hal tersebut, itu bukan wewenang pimpinan DPR melainkan itu masuk ranah parpol,” kata Puan di Arena Rakernas I PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).

Puan memastikan di PDIP sendiri, surat PAW yang masuk di DPR atas nama Juliari P Batubara dan Yasonna Laoly. Keduanya oleh partai telah ditugaskan menjadi menteri kabinet Indonesia maju. “Iya betul. Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet. Juga ada di Partai Golkar, ada dari partai yang lain. Kemudian ada juga Nasdem. Untuk nama lain tidak ada surat yang masuk,” Ketua DPP PDIP itu.

Dilanjutkan Puan, pihaknya menghargai proses hukum yang dilakukan penegak hukum dalam menangani perkara yang diduga melibatkan PAW caleg PDIP, Harun Masuki. “Namun, saya juga harus sampaikan, sesuai dengan UU yang berlaku, partai itu memiliki hak untuk kemudian melakukan pergantian antarwaktu,” ujarnya.

Puan menambahkan, soal isu PAW anggota DPR, Riezky Aprilia menjadi kewenangan pimpinan partai dan sekjen partai. Yang jelas, PDIP akan mendasarkan pada UU yang berlaku dalam melakukan PAW. “Yang kita lakukan dari PDIP adalah sesuai peraturan bahwa PDIP memiliki hak untuk melakukan pergantian antar waktu sesuai dengan hukum yang berlaku,” tuturnya. (SR)

Komentar

News Feed