Pelanggaran Hukum Acara oleh Majelis Arbiter

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Perusahaan Perantara Pedagang Efek PT. CGS CIMB NIAGA yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12190, mengajukan Permohonan Wanprestasi selaku Pemohon terhadap Yahya Basamalah selaku Termohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 4 September 2015 yang dibuat oleh Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta.

Perkara Arbitrase tersebut telah terdaftar dalam perkara Nomor42044/VII/ARB-BANI/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan Majelis Arbiter yang diketuai oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H.,FCBArb., Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., FCBArb., dan Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., FCBArb masing – masing selaku anggota Arbiter. Adapun Termohon diwakili oleh para Advokat yang tergabung pada Kantor Rey & Co Jakarta Attorneysat Law yang diwakili oleh Alessandro Rey, SH., MH., MKn., BSC.,MBA., LUTCF, LUF, FSS, CPM, CLA, IPC, CRA, CTA, CLI, CTL, CCL., Kartika Sari Putri, SH, MH., dan Lukman Wicaksono, SH., yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat diWisma Bayu  Adji Lantai 2 Suite 205, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130. Sedangkan Kuasa Hukum Pemohon adalah kantor Advokat Bayuputra Hutasoit Ganie (BHG) yang diwakili oleh Audy Bayu Putra, S.H.,M.H., Nadia Saphira Ganie, S.H., LL.M., dan Aditya Bagus Anggariady, S.H., yang beralamat di Graha Mitra Lantai 3, Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 6, RT.001/RW.008, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Bahwa dalam sidang terakhir yaitu sidang ke-6 yang jatuh pada haru Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda acara menghadirkan Ahli Pasar Modal dan Ahli Kenotariatan oleh Termohon, Arbiter menjadwalkan agenda selanjutnya yaitu agenda  kesimpulan yang jatuh pada hari Kami, Tanggal 3 September 2020 dan agenda pembacaan putusan yang jatuh pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2020”,ujar Rey.

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 24 Angka 7 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, pengajuan bukti, kesaksian, dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis Arbiter, maka dapat disimpulkan persidangan mengenai sengketa tersebut seharusnya sudah ditutup, ungkapnya.

Kemudian pada tanggal 03 September 2020, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan kepada Sekretaris BANI dan Pemohon telah menyerahkan daftar bukti tambahan kepada Termohon, “Namun pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 tanpa di agendakan pada sidang ke-6 sebelumnya, Sekretaris Majelis Arbiter memberitahukan kepada Termohon jadwal agenda Pemeriksaan Bukti (Verifikasi Bukti) Pemohon dan Termohon jatuh pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 dan setelah beberapa kali dilakukan penundaan, akhirnya agenda Verifikasi Bukti ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020”,sambungnya.

Lebih lanjut sambung Rey, “karena Majelis Arbiter masih mengagendakan dan melaksanakan Verifikasi Bukti setelah persidangan telah dianggap cukup dan setelah agenda kesimpulan ditetapkan, maka Majelis Arbiter telah melanggar hukum acara sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Angka 7 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI dan Termohon menduga adanya keberpihakan Majelis Arbiter dengan Pemohon dan oleh karenanya Termohon akan meminta media untuk mengawal perkara ini sampai dengan adanya putusan seperti halnya ketika perkara a quo sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”.

Sambungnya kembali.“Bahwa karena diketahui Majelis Arbiter telah melanggar hukum acara, maka Termohon kehilangan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap bukti Pemohon yang seharusnya Termohon dapat menyampaikan di dalam kesimpulan Termohon jika Verifikasi Bukti dilaksanakan sebelum kesimpulan, maka oleh karenanya Majelis Arbiter harus diberi peringatan oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan diawasi putusannya oleh publik”, pungkasnya.

Lebih lanjut sambung Rey, “karena pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020,Termohon telah hadir untuk melaksanakan Verifikasi Bukti beserta Sekretaris Majelis Arbiter, namun Pemohon dan Majelis Arbiter tidak hadir sehingga Berita AcaraVerifikasi Bukti Perkara No. 42044/VII/ARB-BANI/2019 antara PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (Pemohon) Melawan Yahya Basalamah (Termohon), hari kamis, tanggal 10 September 2020 tidak ditanda tangani oleh Pemohon tetapi hanya ditanda tangani oleh Termohon dan Sekretaris Majelis,”ujarnya.

Sehingga berdasarkan Pasal 155 Reglement op de Rechtsvordering (selanjutnya disebut “RV”) karena Pemohon tidak hadir saat dilaksanakan agenda Verifikasi Bukti pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, maka bukti Pemohon dari bukti P-1sampai dengan Bukti P-23 tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor:42044/VII/ARB-BANI/2019 dan demi hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Untuk itu sambung Rey, “Kami selaku Kuasa Hukum Termohon berharap Majelis Arbiter dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan demi memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara, karena putusan tersebut akan banyak dibaca oleh khalayak ramai termasuk mahasiswa, sehingga mereka akan bisa membuktikan bahwa apa yang dipelajari sebagai teori di bangku kuliah benar-benar bisa diterapkan dalam praktek.

“Dengan kata lain apa yang ada pada teori hukum juga sama dalam prakteknya atau Das Sollenadalah sama dengan Das Sein.” Pungkasnya.

Pos terkait