PK Jaksa Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, Joko Tjandra Menjadi Korban

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Putusan atas peninjuan kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara cessie Bank Bali, dengan terpidana Joko S. Tjandra, dinilai batal demi hukum karena PK tersebut melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Kuasa Hukum Joko S. Tjandra, Andy Putra Kusuma, dari Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners, di Jakarta, Minggu (5 Juli 2020), menilai putusan PK No. 12/PID.SUS/2009, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), merupakan putusan PK yang batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. “Apalagi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP itu telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 atas uji materiil yang diajukan oleh ibu Anna Boentaran, istri pak Joko Tjandra,” kata  Andy dalam keterangan tertulis yang diterima ArahKata.com, Minggu (5/7/2020).

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, pengajuan PK merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, bukan hak JPU. Selain itu, PK dalam perkara pidana juga tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas. Oleh karena itu, menurut Andy, JPU telah menabrak ketentuan hukum dan merampas hak asasi manusia Joko Tjandra. “Dengan adanya PK yang diajukan oleh JPU terhadap putusan lepas tersebut, klien kami menjadi korban,” ujar Andy menegaskan.

Seperti diketahui, perkara cessie Bank Bali telah inkracht berdasarkan putusan PN Jak Sel No. 156/Pid.B/2000/PN.JKTSEL jo Putusan Kasasi No. 1688K/PID/2000, yang diputus pada tanggal 28 Juni 2001 dengan putusan lepas dari segala tuntutan (onslag van rechtfervolging). Hal ini membuktikan bahwa upaya hukum JPU hanya sampai pada batas kasasi, sehingga apa yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa perkara PK Jaksa tahun 2009 itu inkracht.  Padahal PK JPU tahun 2009  itulah merupakan pelanggaran hukum.

Hal ini dikuatkan oleh putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 bahwa: Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. “Dengan demikian, patutlah dimaknai bahwa PK JPU tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain putusan tersebut batal demi hukum,” kata Andy.

Andy menjelaskan bahwa Joko Tjandra sama sekali bukanlah seorang buronan atau tidak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), karena yang bersangkutan sudah bebas dari semua tuntutan hukum berdasarkan putusan kasasi tahun 2001. “Kami membantah kalau dikatakan bahwa Pak Joko Tjandra kabur. Pak Joko Tjandra tidak pernah kabur. Beliau sedang dalam perjalanan keluar negeri di mana saat itu beliau sebagai orang yang bebas merdeka untuk bepergian. Hal ini dilakukan sebelum perkara PK No. 12/PID.SUS/2009 diputus.”

Bukan Pidana Korupsi

Cessie Bank Bali, menurut Andy, bukan kasus pidana korupsi, karena tidak ada sepeser pun uang negara yang dikorupsi oleh PT Era Giat Prima/Joko Tjandra. “Jadi, tidak benar kalau dikatakan ada kerugian negara sebesar Rp 546.466.116.368, bahkan uang tersebut telah dirampas oleh negara” katanya.

Dalam kasus ini, terjadi transaksi bisnis antara dua perusahaan swasta yakni PT Bank Bali Tbk dan PT Era Giat Prima berdasakan perjanjian cessie No. 002/PEGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 dan Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/VI/1999 dan No. 008/BB/CL/VI/1999 tanggal 9 Juni 1999 di mana semua perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat PT Bank Bali Tbk dan PT Era Giat Prima sebagai para pihak.   “Jadi, cessie Bank Bali adalah murni kasus perdata yang dipidanakan, sehingga apabila perkara cessie tersebut dianggap bermasalah, maka seharusnya diselesaikan secara perdata.” tegas Andy.

Dia menjelaskan bahwa kliennya diputuskan LEPAS dari segala tuntutan (onslag van rechtfervolging) berdasarkan putusan PN Jaksel No. 156/Pid.B/2000/PN.JKTSEL. Putusan ini diperkuat oleh putusan kasasi, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dengan putusan: Tolak Kasasi JPU, sehingga perkara Joko Tjandra ini seharusnya sudah tutup buku (case closed) sejak tahun 2001. (Andy/SR)

Pos terkait