PKS Tak Setuju Rencana Kemendikbud Soal PJJ

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang tidak bisa diakses semua siswa-siswi di Indonesia. Kepemilikan gawai, uang untuk membeli kuota, dan wilayah yang tak terjangkau jaringan internet merupakan sederet masalah yang harus dipecahkan pemerintah.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan tidak semua siswa menikmati PJJ dengan tenang. Dia tidak setuju dengan rencana penerapan PJJ secara permanen seperti usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

“Amat tergesa-gesa. Usulan ini seakan melupakan masalah lain, seperti literasi digital siswa hingga pengajar yang perlu ditingkatkan,” ujarnya Mardani Ali Sera, Senin (27/7/2020).

Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menyebut salah satu problem PJJ adalah mahalnya harga kuota internet. Di saat bersama, penghasilan para orang tua sedang turun drastis akibat pandemi COVID-19.

“Saat ini yang utama adalah pangan. Tidak salah jika kuota internet untuk pendidikan dinomorduakan. Akses internet yang murah harus menjadi concern pemerintah ke depan,” terangnya.

PKS juga mengkritik Kemendikbud yang tidak memberdayakan aplikasi besutan sendiri, Rumah Belajar untuk keperluan PJJ. Kemendikbud memilih bekerja sama dengan pihak swasta. Itu dianggap menghamburkan anggaran.

Mardani mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana besar itu harus digunakan untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan memanusiakan peserta didik.

Mardani meminta pemerintah pusat dan daerah agar porsi 20% anggaran pendidikan itu tetap terjaga. Pendidikannya, menurutnya, harus membentuk manusia yang beretika dan menambah daya saing sumber daya manusia (SDM).

PJJ di era COVID-19 menggambarkan hal tersebut masih jauh dari harapan. Semoga ke depan penguatan infrastruktur dan ruang kolaborasi bagi banyak pihak dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar,” pungkasnya. (SR)

Pos terkait