oleh

Pledoi Moral atas Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Satar Punda

Opini, Arahkata.com — Pro-kontra terkait rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) menyoal rencana pembangunan pabrik semen di Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda oleh PT Istindo terus bergulir.

Pasalnya, pabrik semen milik investor China itu akan mengeksploitasi kekayaan alam milik rakyat Matim berupa batu kapur (Limer Stone) dan pasir besi (iron sand) sebagai bahan baku utama pabrik semen tersebut.

Beberapa kelompok masyarakat menolak berdirinya pabrik semen tersebut dengan alasan demi menjaga keseimbangan alam. Mereka menilai bahwa pabrik semen itu nantinya tidak memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain itu, pemda Matim dinilai tidak menghargai hal ulayat masyarakat. Masyarakat lingkar tambang Batu Kapur (Limer Stone) dan Pasir Besi (iron sand) di Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda itu rencananya akan direlokasi.

Pada sisi lain, atas nama pembangunan, Pemda Matim memiliki sejumlah alasan argumentatif yang cukup kuat untuk tetap membangun pubrik semen di Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda itu.

Beberapa alasan itu diantaranya, kehadiran pabrik mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Alasan lain yaitu untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak, misalnya.

Terlepas dari pro-kontra tersebut, tentu saja eksploitasi alam akan berdampak besar terhadap keseimbangan ekosistem dan dampak sosial ikutan lainnya.

Kita tentu memiliki banyak referensi untuk melihat bagaimana dampak eksploitasi alam di Indonesia terhadap keseimbangan ekosistem dan masalah sosial bagi masyarakat, (Baca: Lapindo).

Meskipun dari aspek hukum, rencana pembangunan pabrik semen tersebut tentu sah-sah saja. Amanat UUD 1945 Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Mencermati Amanat UUD 1945 Pasal 3 ayat (3) itu, pertanyaan subtansial muncul di benak saya. Benarkah kehadiran pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda tersebut mampu mensejahterakan rakyat Matim? Benarkah kehadiran pabrik semen itu mampu membuka akses lapangan kerja yang luas baru bagi masyarakat Matim?

Atau akan terjadi hal sebaliknya. Kehadiran tambang akan menjadi nestapa tanpa memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat di lingkar tambang.

Pemda Matim harus menghargai dan melihat kekhawatiran tersebut sebagai pledoi moral dari masyarakat agar pemerintah tidak gegabah.

Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam bukan saja monopoli pemerintah. Kepentingan masyarakat harus diakomodir atas dasar demokrasi yang berkeadilan, berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan alam.

Jangan sampai pabrik semen yang akan dibangun itu justru dijadikan sebagai komoditas strategis dan menguntungkan segelintir orang saja.

Oleh: Yohanes Marto.
Penulis adalah pemerhati sosial asal Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Komentar

News Feed