Putusan Incraht BPOM RI Harus Laksanakan Tuntutan Sapari

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya Drs. Sapari.,Apt.,M .Kes, figur yang tidak neko-neko dalam menjalankan aktifitasnya selama berkerja atau menjabat sebagai Kepala Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya.

Sapari datang dengan didampingi putrinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jalan Pemuda No. 5/6 Rawamangun Jakarta Timur, Kamis (25/06/2020) dalam rangka mengambil salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA)

Bacaan Lainnya

Pria yang selama ini mengaku dizolimi, dipecat tanpa alasan oleh Kepala BPOM dan tak mendapat gaji sejak November 2018 sampai Juni 2020.

Didepan para awak media Sapari mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Swt, alhamdullilah sudah hampir 3 (tiga) bulan mendapatkan hasil bagi saya, bagi anak dan istri saya yang menjadi perhatian saya dan keluarga yang tentunya senang sekali sudah ada putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang telah menpunyai kekuatan hukum tetap (Incraht) ucap Sapari di Pengadilan TUN Jakarta.

“Terus terang saja, saya melakukan ini demi mencari “keadilan” dan kebenaran. Demi martabat anak istri, melawan kesewenang-wenangan pimpinan yang tidak menghormati Lembaga PTUN di bangsa kita,” ujar Sapari, masih dengan senyum, mengklarifikasi.

“Saya menggugat Kepala Badan POM (BPOM) Dr. Penny Kusumastuty Lukito. Karena, saya telah ‘disingkirkan’ secara paksa. Beliau telah mencopot atau memecat saya selaku Kepala BB-POM Surabaya tanpa alasan yang jelas.”

Menghentikan gaji Sapari hingga 21 bulan lamanya sejak November 2018 sampai hari ini, 2020. “Saya difitnah, untuk bisa dilengserkan, tapi saya yakin Allah tidak tidur” tutur Sapari panjang lebar.

Hampir 2 tahun tak digaji, dalam perbincangan dengan media massa di awal tahun 2020 Sapari tidak memahami, aturan dari mana yang membolehkan gaji PNS ditahan hingga, ditahan selama hampir 2 tahun.

Sapari selalu tak lupa mengucapakan terima kasih atas doa, dukungan dan suportnya semua, rekan sejawat/seprofesi/Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Juga kepada mantan pejabat/ASN BPOM serta seluruh media cetak dan elektronik di seluruh Indonesia.

Pada Gugatan di tingkat pertama dalam perkara No.294/G/2018/PTUN Jakarta, Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018. Hakim PTUN Jakarta juga dalam pertimbangannya mewajibkan kepada tergugat (BPOM-red) untuk merehabilitasi penggugat (Drs. Sapari.,Apt.,M .Kes), berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Lalu pada tingkat Banding dalam perkara No. 226/B/2019/PT.TUN Jakarta yang dalam amar putusan hakim tinggi menyatakan menguatkan putusan tingkat pertama.

Dan di Mahkamah Agung (MA RI) dalam perkara No. 90 K/TUN/2020 di putus tanggal 19 Maret 2020 dengan amar putusan menolak kasasi yang di mohon oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Diakhir pernyataan Sapari di depan para awak media mengatakan,” Saya sudah menyurati, Presiden sebanyak dua (2) kali instagram satu kali, Mensetnek, Ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) RI namun surat saya tidak ada respon dari pihak-pihak yang terkait,” paparnya.

“Malah saya di respon oleh Komisi III DPR RI bapak Benny K Harman, beliau yang akan menindak lanjuti permasalahan yang terjadi di diri saya, tegas Sapari.

“Dan kepada tergugat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar segera melaksanakan hasil putusan tersebut dari tingkat Pertama, Banding, Kasasi yang telah menpunyai kekutan hukum tetap (Incraht),”pungka Sapari.

Menyurati juga bertanya kepada presiden, dan para sekretarisnya pada suatu peristiwa perkara hukum pasti pertanyaan dan jawabannya,” apakah perkara ini sudah menpunyai kekuatan hukum tetap (Incraht), kalau belum tunggu perkara tersebut sampai menpunyai kekuatan hukum tetap (Incraht) ini yang disebut jawaban klasik, apa lagi kalau para awak media yang menanyakan hal tersebut pastinya jawaban yang sama akan terlontar ”tunggu putusan Incraht”.

Lalu bagaimana kalau peristiwa perkara hukum sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht) untuk para pencari keadilan di Negara ini segampang itukah ucapan yang dilontar oleh para pejabat Negara, satu contoh,” kami akan menindak lanjuti dengan segera karena ini prodak hukum kami harus menjunjung tinggi suatu putusan yang telah menpunyai kekuatan hukum tetap,”. Ini masih di ragukan pada kenyataannya.

Pos terkait