SDGs: Apa Kabar Mata Air Garuda ?

  • Whatsapp
Rahmadathul Wisdawati (Mahasiswi Politeknik Statistika STIS, Program Studi D3 Statistika, Jakarta Timur)

Arahkata – Pembangunan yang bijak di saat ini ialah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomimasyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dengan 169 pilar. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minuman di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Bacaan Lainnya

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), salah satunya dengan meluncurkan program nasional Universal Access (UA) Tahun 2019 dengan capaian target 100 persen akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.

Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, sumber air bersih sangat dibutuhkan oleh semua kalangan tanpa ada segmentasi penggunanya agar segala aktivitas dapat berjalan lancar dengan menjamin kesehatan yang memadai.

Masalah kesediaan Air bersih dan Sanitasi di Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Peningkatan Koordinasi dalam pencapaian penyediaan air minum dan sanitasi ini diwujudkan melalui suatu kelompok kerja (POKJA) atau gugus tugas percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

Badan Pusat Statistik mencatat melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bahwa adanya peningkatan terhadap proporsi populasi penduduk yang memiliki akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan menurut tempat tinggal di Indonesia. Selain itu, juga terdapat ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan yang masih tinggi. Di daerah perdesaan pada 2012 hanya 47,38 persen penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan minum. Pada 2016, sebanyak 53,15 persen rumah tangga punya akses tersebut. Angka ini naik lagi di 2018 menjadi 55,74 persen secara bertahap. Sedangkan di daerah perkotaan juga terjadi peningkatan yang stabil pada 2012 sekitar 75,67 persen penduduk yang memiliki akses tersebut. Kemudian terjadi pergerakan hingga mencapai angka 80,48 persen pada 2018. Sebagaimana yang telah diketahui, biasanya sumber air bersih sangat melimpah di daerah perdesaan. Namun kenyataannya, air bersih tersebut di tampung dan diangkut ke wilayah perkotaan untuk digunakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya lebih menghemat penggunaan air bersih khusus penduduk di daerah perkotaan.

Ilustrasi gambar oleh Rahmadathul Wisdawati

Namun, tidak ada provinsi yang memiliki akses terhadap sanitasi layak hingga 100 persen. Provinsi dengan rumah tangga yang memiliki akses tertinggi secara rata-rata adalah DKI Jakarta, itu pun baru mencapai sekitar 88,39 persen pada 2018 lebih rendah dibandingkan pada 2015 sebesar 92,38 persen. Provinsi kedua dengan akses tertinggi adalah Bali sebesar 84,283 persen pada periode 2018 yang sama. Kalimantan Utara, yang tercatat sebagai provinsi baru, juga punya akses tinggi dan menempati posisi ketiga dengan akses sebesar 82,62 persen.

Ilustrasi gambar oleh Rahmadathul Wisdawati

Pada periode 2015, DKI Jakarta sempat mencapai angka peringkat pertama juga sebagai provinsi dengan akses tertinggi terhadap sumber air minum layak, yaitu sebesar 92,38 persen. Namun, pada 2017 proporsi rumah tangga yang memiliki akses menurun menjadi 85,88 persen. Penurunan ini, salah satunya disebabkan memburuknya mutu air sungai Ciliwung sejak 2014 hingga 2016 berstatus cemar berat.

Masalah lainnya yaitu juga terdapat 17 provinsi yang wilayah perdesaannya memiliki akses terhadap air minum layak di bawah rata-rata nasional. Bengkulu menempati peringkat terbawah dengan 36,89 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada 2018. Sehingga masih terlihat jelas adanya ketimpangan terhadap air bersih di daerah tersebut.

Selain itu, rendahnya akses juga terjadi di Lampung, tercatat hanya 45,85 persen rumah tangga dengan air layak minum. Sementara di Kalimantan Utara, pada periode yang sama, aksesnya sebesar 51,35 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 47,51 persen.

Ilustrasi gambar oleh Rahmadathul Wisdawati

Rendahnya akses terhadap air bersih dikarenakan permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengadakan perilaku hidup bersih dan sehat juga masih rendah.

Mayoritas sumber air minum masyarakat secara nasional diperoleh dari air dalam kemasan, sumur terlindung, dan air tanah dengan memakai pompa. Hingga 2011, rumah tangga Indonesia lebih mengandalkan sumur terlindung – air yang berasal dari dalam tanah bila lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah– sebagai sumber air minum (25,42 persen). Namun, angka ini mulai turun di 2013 menjadi 22,58 persen.

Pada 2016, bahkan hanya 21 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air minum ini. Salah satu indikasi penurunan ini adalah semakin tercemarnya sumur terlindung. Misalnya, di kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang 60 persen air sumurnya tercemar limbah B3. Air yang tercemar tersebut diyakini sebagai penyebab penyakit dermatitis yang diderita 432 warga desa Lakardowo selama November 2016 hingga Januari 2017. Kasus lainnya, ditemukan bakteri E.coli pada sumber air minum di Yogya –salah satunya adalah sumur terlindung.

Tak heran bila tren sumber air minum rumah tangga Indonesia pun bergeser ke air dalam kemasan. Pada 2000 hanya 0,86 persen rumah tangga yang menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Proporsi ini meningkat tajam di 2012, melampaui sumur terlindung, yaitu sebesar 38,85 persen.*

Meningkatnya tren ini ditaksir karena semakin terbatasnya lahan terbuka hijau, khususnya di daerah perkotaan. Sehingga air bersih layak konsumsi pun makin sulit diperoleh. Selain itu, kualitas air tanah ataupun sungai kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat, bahkan tidak layak minum di beberapa daerah. Seperti Sungai Ciliwung di Jakarta misalnya, yang berstatus cemar berat sejak 2014.

Data Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyatakan ada 52 sungai di Indonesia berstatus cemar berat. Sebanyak 20 sungai berstatus cemar sedang hingga cemar berat. Selain itu ada 7 sungai yang mengalami pencemaran ringan hingga cemar berat. Sisanya ada 21 sungai yang berstatus memenuhi baku mutu hingga tercemar ringan. Perolehan tersebut mencakup 100 aliran sungai pada 33 provinsi sepanjang 2013 hingga 2015.

Sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, ketersediaan air bersih yang belum merata menjadi isu penting bagi Pemerintah Indonesia karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemudaan akses terhadap air bersih dipercaya sebagai cara memutus mata rantai kemiskinan serta menjaga rantai kehidupan.

Meski dalam 20 tahun terakhir tingkat pendapatan dan ekonomi di Indonesia meningkat, namun dari 255 juta penduduk, lebih dari 33,4 juta penduduk kekurangan air bersih dan 99,7 juta kekurangan akses untuk fasilitas sanitasi yang baik.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah, namun cakupan pelayanan di sektor air minum dan sanitasi di Indonesia masih rendah dan jauh dari kebutuhan yang ada. Untuk itu kemudian, muncul satu lagi program pengentasan kemiskinan bagi kelompok masyarakat khususnya di perdesaanrawan air dan sanitasi, yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi karena berbagai penyakit akibat permasalahan air dan sanitasi. Program ini bernama Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasii Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

 Program PAMSIMAS merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target Universal Access 2019.

Program ini akan berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuannya apabila kabupaten/kota memang benar-benar memerlukan, peduli, dan mempinyai komitmen yang kuat. Peningkatan kesehatan masyarakat akan terwujud melalui penyediaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, hampir semua aktivitas membutuhkan air, kebutuhannya adalah sebuah kemutlakan. Air juga hak hidup setiap orang yang dilindungi undang-undang yang harus dipenuhi. Di samping itu, memburuknya mutu air, akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh sumber air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Tak hanya peran pemerintah, masyarakat juga harus menjaga sumber air agar tidak tercemar.

Oleh : Rahmadathul Wisdawati
(Mahasiswi Politeknik Statistika STIS, Program Studi D3 Statistika, Jakarta Timur)

Pos terkait