Terdakwa Sudah Ditetapkan, Bukti Kejagung Komitmen Tuntaskan Kasus Jiwasraya

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata – Kejaksaan Agung tak main-main dalam menyelesaikan perkara kasus Asuransi Jiwasraya. Dalam sidang terakhir yang digelar Rabu (23/9/2020), Kejagung sudah menetapkan Hendrisman Cs sebagai terdakwa.

Kejaksaan Agung serius menuntaskan perkara ini karena negara telah dirugikan hingga mencapai Rp 16,8 triliun berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan, akibat penempatan investasi Jiwasraya baik di saham dan reksa dana.

Tak hanya itu, dalam kasus Jiwasraya, Kejagung juga sudah menetapkan satu pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 13 perusahaan manajer investasi (MI) sebagai tersangka.

Begitu pentingnya kasus Jiwasraya harus diselesaikan dan dituntaskan oleh Kejaksaan Agung, juga ditekankan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan kalau kasus asuransi Jiwasraya ini terjadi sejak lama.

“Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini,” kata Jokowi di Balikpapan.

Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui mulai tertarik untuk mengikutinya. “Dulu saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di PT. Jiwasraya,” demikian SBY bersaksi.

SBY menyesalkan ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY.

“Saya mulai bertanya… apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi? Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir,” tutur SBY.

“Ada itikad jahat yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Profesor Mudzakir Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.,saat memberikan pendapat sebagai saksi ahli di persidangan lanjutan Jiwasraya secara daring, Rabu (16/9/2020).

Hari ini (23/9) Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim menghadapi sidang tuntutan. Sementara itu, Benny Tjokro, taipan kakap pasar modal dan property, dalam sidangnya menyebut nama Grup B, mantan ketua partai G.

“Nyanyian” ini diungkapkan Benny sebelum menjalani sidang dengan agenda putusan di PN Jakpus, Rabu (24/6). Benny yang tengah duduk di kursi pengunjung sidang mengklaim, dirinya hanya kambing hitam atau tumbal dalam kasus itu. Kasus Jiwasraya ini ibarat sebuah “puncak dari gunung es”.

Nampak kecil di atas permukaan, ternyata besar yang tidak kelihatan. Kalau secara kumulatif kerugian negara mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar.

Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif. Barangkali tidak keliru apa yang dikatakan oleh BPK bahwa krisis keuangan Jiwasraya ini bersifat sistemik dan “gigantic”. Aset BUMN secara nasional lebih dari 8.000 triliun rupiah, menyimpan banyak “bom waktu”.

Yang menjadi korban, peserta asuransi di korporat tersebut. Bahkan, “korban” Jiwasraya juga berasal dari negara lain (Korea Selatan) sebanyak 474 nasabah dengan nilai 574 miliar rupiah.

Kalau tidak ada jaminan yang pasti, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan para nasabah asuransi di Indonesia secara keseluruhan. Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para “arsitek” yang bekerja di belakangnya.

Skema Ponzi di Asuransi Jiwasraya

Hiruk-pikuk “bail-out” Asuransi Jiwasaya, disebut karena polis JS Saving Plan. Dari siding pengadilan, kasus gagal bayar Jiwasraya menurut Saksi ahli sekaligus Pakar Asuransi Irvan Rahardjo.

Jebloknya kinerja Jiwasraya hingga akhir 2019 lalu hingga memiliki utang Rp 52 triliun karena adanya produk JS Saving Plan.

Menurutnya dengan janji imbal hasil pasti di angka 9 persen hingga 13 persen, penerbitan JS Saving Plan oleh manajemen lama Jiwasraya menambah beban kinerja keuangan.

“Memang berizin dan boleh dalam aturan, tapi dalam prinsip asuransi itu tidak patut dilakukan. Asuransi itu bukan manajer investasi, tapi manajer risiko,” ujar Irvan menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain imbal hasil tinggi, lanjutnya, faktor yang menghancurkan kinerja keuangan Jiwasraya dari penerbitan JS Saving Plan juga karena ini akhirnya menjadi produk berskema ponzi atau gali lubang tutup lubang.

Dia menambahkan, skema ponzi dalam JS Saving Plan terjadi karena kinerja pengelolaan investasi Jiwasraya tidak mampu menutup tingginya janji imbal hasil.

Sampai akhirnya di satu titik, Jiwasraya sudah tidak mampu membayar pokok dan bunga

Pos terkait