Terkait Larangan Mudik, YLKI Sebut Ada Hal yang Harus Dicermati

  • Whatsapp

Jakarta, ArahKata –  Pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik atau pulang kampung. Dalam konteks pengendalian wabah Covid-19 agar tidak menyebar ke berbagai daerah, kebijakan ini sudah sejalan dengan protokol kesehatan.

Bahkan, putusan larangan mudik sejatinya terlambat karena sudah banyak warga yang pulang kampung.

Terkait ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, ada dua hal yang harus dicermati.

“Pertama, agar masyarakat jangan mencoba main kucing-kucingan mencari jalan tikus untuk mengakali petugas. Ini tindakan yang amat membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat dan petugas medis di kampungnya. Kasus di Cilacap, tujuh pemudik yang menggunakan jasa mobil travel terbukti semua positif Covid-19. Kalau memang sangat urgen/harus mudik sebaiknya masyarakat mudik secara legal dengan mengurus surat-surat yang diperlukan,” papar Tulus di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Kedua, agar pemerintah konsisten memberikan bantuan jaring pengaman sosial pada warga yang tidak mudik dan dalam kesulitan ekonomi.

Bantuan jaring pengaman sosial harus dalam jumlah cukup memadai baik untuk logistik dan atau biaya tempat tinggal. Atau dengan cara lainnya yang manusiawi dan memenuhi standar minimal untuk hidup di kota besar.

“YLKI menerima pengaduan masyarakat dalam rangka PSBB bantuan yang diterima masyarakat hanya Rp150 ribuan terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dua bungkus biskuit, dan mi instan. Lah mana tahan kalau cuma segitu? Padahal, awalnya diinfokan bantuannya sebesar Rp600 ribuan per minggu,”  katanya. (SR)

Pos terkait